Umat Islam dan Tokoh Nasional Gelar ABRI di Al-Azhar, Suarakan 5 Tuntutan Termasuk Pemakzulan Gibran

"Ini adalah letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat para tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan. Jadi, saya rasa ini baik untuk disalurkan sebagaimana mestinya," ujar Jimly usai kegiatan.

Jimly menekankan bahwa poin-poin tuntutan tersebut perlu direspons secara serius oleh delapan partai politik di Senayan. Menurutnya, kepastian hukum atas putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) harus dijadikan pegangan oleh DPR RI agar polemik politik tidak berlarut-larut.

"Maksudnya itu supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun," tegas Jimly.

Lima Poin Tuntutan ABRI

Inisiator ABRI, Ustaz Erick Yusuf, memaparkan lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut:

1. Persatuan Elemen Rakyat: Mengajak seluruh komponen bangsa, tokoh masyarakat, ormas, dan komunitas untuk bersatu membela Tanah Air tanpa membedakan latar belakang.

2. Perlawanan terhadap Pengkhianatan Bangsa: Mengkritik cara-cara politik yang dinilai mengabaikan etika dan aturan demi kepentingan kekuasaan semata.

3. Pemberantasan Oligarki: Mengajak perlawanan terhadap dominasi oligarki dan pengaruh luar yang dinilai berpotensi merugikan marwah serta kepentingan nasional.

4. Penegakan Pasal 33 UUD 1945: Mendesak agar sumber daya alam dan aset negara dikelola sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Penegakan Hukum Konsisten: Mendesak agar putusan MK dan MA dilaksanakan secara konsisten, termasuk mengawal proses hukum yang menjadi landasan aspirasi pemakzulan Wapres Gibran.

"Ini sebenarnya sudah dalam proses dan bergulir. Tinggal dikawal saja agar hukum ditegakkan sesuai keputusan MK dan MA secara konsisten," terang Erick.

Respons Gerindra

Merespons aspirasi terkait pemakzulan Wakil Presiden, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, yang turut hadir di lokasi menyatakan bahwa partainya masih menanti salinan dan putusan resmi dari MK maupun MA.

"Sejauh ini Partai Gerindra masih menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi dan juga putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata Kamrussamad.

Ia menambahkan, Gerindra memiliki mekanisme internal untuk menelaah secara mendalam landasan konstitusional dari aspirasi masyarakat sebelum menentukan sikap resmi organisasi. Di sisi lain, Kamrussamad mengapresiasi gelaran ABRI sebagai wadah konsolidasi nasional.

"Kami menilai gerakan Aksi Bela Rakyat Indonesia ini adalah momentum yang sangat baik untuk mempersatukan bangsa, mengonsolidasikan kembali kekuatan nasional kita dalam rangka menjaga kedaulatan nasional," tuturnya.