Surya Paloh Buka Suara , Jika Syarat Terpenuhi, Jalankan Saja

Surya menekankan bahwa prioritas utama NasDem saat ini adalah menjaga iklim politik dan stabilitas sosial agar tetap kondusif. Ia berharap polemik yang timbul tidak terus-menerus memicu narasi kesedihan maupun memperlebar pembelahan di tengah masyarakat.

"Saya ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Surya mengaku prihatin atas munculnya isu pemakzulan ini di tengah masa pemerintahan yang sedang berjalan. Menurutnya, situasi ini merupakan dinamika yang memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa.

"Hal ini merupakan musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif, tiba-tiba wakil presiden ada rencana dimakzulkan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," ungkap Surya.

"Namun, kalau itu memang harus terjadi, ya baik," lanjutnya.

(sumber pikiran rakyat)

NasDem Masih Pelajari Putusan MA

Wacana ini mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih mempelajari secara mendalam aspek hukum dan substansi dari putusan MA tersebut sebelum mengambil langkah politik resmi.

"Kami masih mempelajari terkait keputusan-keputusan tersebut. Nanti kami lihat ke depan seperti apa," ujar Saan.

Saan menambahkan, Fraksi NasDem belum menentukan apakah persoalan ini akan didorong menjadi pembahasan khusus di DPR RI. Pihaknya memilih untuk terus mencermati dinamika dan perkembangan yang ada.

"Itu tergantung nanti. Ini kan putusan, nanti kita lihat saja ke depan seperti apa," kata Saan. Ia juga menegaskan hingga kini belum ada komunikasi atau ajakan resmi dari fraksi lain terkait pengajuan hak konstitusional di DPR.

"Secara pribadi belum ada yang mengajak. Sebagai pengurus partai pun belum ada," pungkasnya.