Skema Baru PBI-JK Diperluas hingga Desil 8, Total Anggaran Tembus Rp 94,78 Triliun

Pembagian Beban Pembiayaan Berkeadilan: Pusat hingga Daerah

Dalam skema baru ini, tanggung jawab pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lapisan desil masyarakat:

Desil 1 hingga 4 (Pemerintah Pusat / APBN):

Menanggung sekitar 104,15 juta jiwa dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 52,49 triliun per tahun (porsi 55 persen).

Desil 5 hingga 6 (Pemerintah Kabupaten/Kota / APBD Kabupaten/Kota):

Menanggung sekitar 46,06 juta jiwa dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 23,22 triliun per tahun (porsi 25 persen).

Desil 7 hingga 8 (Pemerintah Provinsi / APBD Provinsi):

Menanggung sekitar 37,84 juta jiwa dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 19,07 triliun per tahun (porsi 20 persen).

Secara keseluruhan, perluasan cakupan PBI-JK untuk Desil 1 hingga Desil 8 ini akan menjangkau 188,05 juta jiwa penduduk dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 94,78 triliun setiap tahunnya.

Evaluasi Cakupan JKN Saat Ini

Gus Ipul memaparkan, saat ini program bantuan iuran JKN yang berjalan telah meng-cover sekitar 156,8 juta jiwa atau setara dengan 55 persen populasi penduduk Indonesia. Angka tersebut mencakup peserta PBI, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, serta PBPU Mandiri kelas 3.

Melalui penyusunan simulasi bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan ini, pemerintah berharap sinergi fiskal antara pusat dan daerah dapat berjalan optimal sehingga kelompok masyarakat bawah hingga rentan di Desil 7 dan 8 dapat terlindungi secara merata dalam sistem jaminan sosial kesehatan nasional.

sumber; kompas.com