Peluang Kerja dan Prioritas Warga Lokal di Jakarta

Ia menambahkan, Pemprov DKI perlu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi agar warga memiliki kesempatan lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup. Justin berharap penanganan pengangguran tidak sebatas pada penciptaan lapangan kerja semata, melainkan melalui kebijakan berkelanjutan yang memperkuat kesejahteraan warga Jakarta secara menyeluruh.

Jangan Jadi Penonton di Rumah Sendiri

Persoalan kesempatan kerja ini menuai tanggapan keras dari kalangan pemuda. Tokoh Aktivis Muda Betawi, Ladunni, menegaskan bahwa perlindungan dan keberpihakan terhadap warga lokal harus menjadi prioritas utama kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta.

Menurutnya, arus migrasi adalah sebuah keniscayaan bagi kota metropolitan, namun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan regulatif untuk melindungi warga aslinya.

"Jakarta ini rumah kita, tapi kalau tidak ada keberpihakan yang nyata, warga lokal cuma akan jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri," ujar Ladunni saat dihubungi.

"Kita tidak menolak pendatang, tapi kita minta kesetaraan kesempatan. Pemprov DKI harus berani menerapkan regulasi yang mewajibkan industri menyerap tenaga kerja ber-KTP DKI, sekaligus memperkuat pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kesejahteraan warga Jakarta tidak boleh tergerus hanya karena kita kalah start dalam akses informasi dan keterampilan," tambahnya.

Desakan ini memperkuat urgensi agar Pemprov DKI Jakarta segera merumuskan kebijakan afirmatif mulai dari pengetatan regulasi penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan program vokasi di tingkat kecamatan, hingga perluasan akses ekonomi kerakyatan agar pertumbuhan ekonomi Jakarta berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat aslinya.