Menkop Ferry Juliantono Ajak ICMI dan Pemuda Kawal Koperasi Demi Kemandirian Ekonomi Umat

Syahganda Nainggolan (Kepala Badan Komunikasi/Bakom Pemerintah RI)

Arif Satria (Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN sekaligus Ketua Umum ICMI)

Diaz Faisal Malik Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup / Wakil Kepala BPLH)

Dadang Muljawan (Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia)

Koperasi Sebagai Perwujudan Semangat Ta'awun dan UUD 1945

Dalam arahannya, Menkop menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar wadah usaha biasa, melainkan perwujudan dari semangat ta'awun (saling menolong) yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Saya mengajak ICMI berkontribusi secara nyata. Semangat ta'awun bukan sekadar teori, melainkan kerja nyata membangun kesejahteraan bersama. Koperasi adalah jalannya," ujar Menkop Ferry Juliantono.

Menurutnya, perekonomian nasional dibangun atas asas kekeluargaan dan usaha bersama dari, oleh, dan untuk rakyat. Melalui koperasi, anggota menghimpun modal, memilih pengurus, mengawasi pengelolaan, dan menikmati hasilnya secara adil.

Mendorong Ekosistem Ekonomi Syariah dan Peran KDKMP

Menkop juga menyoroti pentingnya keterlibatan koperasi dalam sektor ekonomi syariah, mulai dari busana muslim, makanan halal, pariwisata, hingga keuangan syariah untuk meningkatkan pendapatan anggota.

Penguatan Akar Ekonomi Rakyat, ksyariah, UMKM, pesantren, dan pasar tradisional merupakan fondasi utama yang perlu didukung oleh perbankan syariah, pasar modal, dan dana sosial.

Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hadir sebagai wadah utama untuk memotong rantai pasok yang panjang dan memangkas biaya distribusi yang membebani konsumen.

Sinergi Cendekiawan, peran akademisi dan peneliti sangat dibutuhkan untuk mempertemukan riset pengetahuan dengan kebutuhan pasar serta pendampingan usaha.

Senada dengan Menkop, Kepala Bakom Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mengimbau kaum muda dan cendekiawan agar memanfaatkan ilmu pengetahuan, jaringan, serta kemampuan komunikasi untuk memberdayakan masyarakat bawah.

"Sampaikan apa yang benar, bantu yang lemah didengar, pastikan kebijakan dipahami dan dirasakan manfaatnya di lapangan," tegas Syahganda.

Ia menambahkan, jika koperasi dikelola dengan baik serta mampu menjawab kebutuhan nyata—seperti penyediaan kebutuhan pokok, penampungan hasil produksi, hingga akses permodalan yang adil—maka Indonesia tidak hanya berdiri tegak secara ekonomi, tetapi juga berhasil mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.